Senin, 24 Februari 2014

PENYUSUNAN RENCANA TARA RUANG KAWASAN MERAUKE

PENYUSUNAN RENCANA TARA RUANG KAWASAN MERAUKE Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum (PU) berupaya untuk merealisasikan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009. Inpres tersebut mengamanatkan kepada Menteri PU dan Gubernur Papua, untuk melaksanakan peningkatan investasi dan penyediaan lahan pangan melalui penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Merauke dan sekitarnya. Direktur Penataan Ruang Wilayah IV Departemen PU Lina Marlia mengungkapkan hal tersebut dalam pembahasan Perencanaan Tata Ruang Kawasan Merauke dan sekitarnya di Provinsi Papua, pekan lalu di Jakarta. Lina menambahkan, kawasan perencanaan Merauke yang mencakup Kabupaten Merauke, Mappi, dan Boven Digoel, merupakan satu dari 112 kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Andalan di Indonesia. Untuk itu, ini merupakan potensi yang baik dalam konstelasi wilayah di Papua. Namun, disisi lain masih banyak permasalahan yang perlu dikaji seperti fisik lingkungan, ekonomi, sosial budaya, dan sarana prasarana khususnya transportasi, air bersih, pendidikan, kesehatan, kelistrikan, dan telekomunikasi. Menurutnya, untuk mencapai perencanaan yang optimal ada beberapa hal yang akan dilakukan, antara lain melakukan penjabaran Kebijakan dan Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional-Kawasan Andalan, penjabaran rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN), optimalisasi potensi Kawasan Andalan, penyelarasan kepentingan pemanfaatan ruang, dan perwujudan Landasan Operasional pelaksanaan program. “Analisis struktur ruang yang dilakukan akan didasarkan pada apa yang tertuang dalam RTRW Kabupaten, namun penentuan pusat-pusat perkotaannya disesuaikan dengan arahan struktur ruang RTRWN,” tegas Lina. Kerjasama serta masukan dari BKPRN dan Pemerintah Daerah dirasakan sangat penting untuk mencapai perencanaan yang berkelanjutan. Sehingga proses perencanaan pada Kawasan Merauke diharapkan dapat menghasilkan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang yang berkelanjutan bagi masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang No.26/2007. (pd/ibm) Pusat Komunikasi Publik 250809

1 komentar: